KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Maritimbisnis.com - Edhy Prabowo

Rabu, 25 November 2020
Penulis : Hary Taufik | Editor : Nurul Ikhsan

Maritimbisnis.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dikabarkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dinihari, 25 November 2020 di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari lawatan kerja ke Amerika Serikat. Penangkapan ini disebut atas dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur yang menjadi kebijakan Eddy Prabowo saat awal menjabat menteri KKP.

Informasi dari sumber Maritimbisnis, Eddy Prabowo sudah ditunggu KPK di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat. “Ia benar. Ditangkap sekitar jam 01.23 malam ini,” ungkap sumber Maritimbisnis, Rabu pagi (25/11). Berita penangkapan Eddy Prabowo belum dikonfirmasi oleh komisioner KPK.

Terkait kebijakan Eddy Prabowo membuka kran ekspor benih lobster yang menuai kontroversi, Majalah Tempo pernah menurunkan berita soal ekspor benur lobster. Pembukaan ekspor benih lobster, KKP dilaporkan telah memberikan izin kepada 30 perusahaan yang terdiri atas 25 perseroan terbatas atau PT, tiga persekutuan komanditer alias CV, dan dua perusahaan berbentuk usaha dagang atau UD. Penelusuran Tempo menemukan 25 perusahaan itu baru dibentuk dalam waktu 2-3 bulan ke belakang berdasarkan akta.

Di samping itu, sejumlah kader partai diduga menjadi aktor di belakang perusahaan-perusahaan ini. Pada PT Royal Samudera Nusantara, misalnya, tercantum nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama. Bahtiar merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra.

Tempo dalam laporannya menulis adanya tiga eksportir lainnya juga terafiliasi dengan partai yang sama. Ada pula nama Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR, sebagai pemegang saham salah satu perusahaan dan tertera nama lain dari Partai Golkar. Muncul juga nama Buntaran, pegawai negeri sipil (PNS) yang dipecat pada era Menteri Susi Pudjiastuti. Dia terlibat perkara penyelundupan benih dan pencucian uang sehingga divonis 10 tahun penjara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklarifikasi laporan Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2020 yang menyinggung soal pemberian izin ekspor benih lobster alias benur kepada perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan kader partai politik. Dalam keterangannya, Tim Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP mengatakan penerbitan izin itu dilakukan oleh tim yang dibentuk Kementerian.

Tim tersebut melakukan pengawalan proses penilaian kelayakan sebuah badan usaha menjadi pembudidaya lobster dan calon eksportir BBL (benur) sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang disusun yang tertuang dalam Juknis (petunjuk teknis).

By Tim Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Menarik Lainnya