Kemenko Marves Minta Penyelesaian Terintegrasi di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto

Pewarta : Tim Redaksi | Editor : Nurul Ikhsan

Maritimbisnis.com, Yogyakarta – Menindaklanjuti rapat koordinasi tingkat Menteri bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis lalu (04-03-2021), Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves melakukan kunjungan ke Pelabuhan Perikanan (PP) Tanjung Adikarto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu (07-03-2021).

Pada kegiatan tersebut, Deputi Ayodhia Kalake didampingi oleh Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (IDPSDA); Asdep Infrastruktur Pengembangan Wilayah; Asdep Infrastruktur Konektivitas; dan Asdep Industri Pendukung Infrastruktur.

Dalam kunjungannya, Deputi Ayodhia berpesan agar penanganan masalah pelabuhan dilakukan secara terintegrasi dengan penanganan kawasan Bandara YIA (Yogyakarta International Airport), khususnya di daerah aliran sungai Serang. “Persoalan breakwater (pemecah ombak) harus segera ditangani dan perencanaannya diintegrasikan dengan kawasan YIA,” jelas Deputi Ayodhia.

Senada dengan pernyataan Deputi Ayodhia, Pemerintah Provinsi DIY menyambut baik upaya penyelesaian breakwater PP Tanjung Adikato dalam perencanaan kawasan pantai yang terintegrasi.

“Infrastruktur kawasan pantai PP Tanjung Adikarto dan sekitanya dapat diintegrasikan dalam rencana penataan kawasan aerotropolis yang sedang digagas Bapak Gubernur DIY,” ungkap Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan (TP5) DIY Rani Sjamsinarsi yang turut mendampingi di lapangan.

PP Tanjung Adikarto sendiri didesain untuk dapat memuat 400 kapal dengan 5 ribu nelayan setiap tahunnya dengan produksi tangkapan sebesar 27,4 ribu ton pertahun atau senilai 276 miliar per tahun. Pembangunan PP ini sudah dikerjakan sejak tahun 2005 dan sudah rampung pada tahun 2014 dengan menghabiskan dana yang sudah cukup banyak.

Meskipun begitu, proyek ini belum beroperasional akibat sedimentasi pasir yang menutupi pintu alur masuk pelabuhan.

“Terkait hal tersebut, pada tahun 2020 Pemerintah Daerah DIY mengajukan perpanjangan breakwater untuk mecegah terjadinya sedimentasi agar nantinya kapal dapat masuk,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat rapat bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (04-3-2021) lalu.

Secara lebih rinci, solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan menyelesaikan pembangunan breakwater pada sisi timur lebih menjorok ke laut daripada sisi barat. Pada kesempatan yang sama, Menko Luhut pun meminta agar segera dilakukan kajian ulang mengenai desain yang tepat guna untuk mencegah terjadinya penumpukan sedimen pada bagian dalam breakwater dapat selesai dalam dua bulan.

By Tim Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Menarik Lainnya