Kebijakan

KKP Terbitkan Kepmen untuk Penataan Pipa dan Kabel Bawah Laut

KKP Terbitkan Kepmen untuk Penataan Pipa dan Kabel Bawah Laut

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufiq Maritimbisnis.com, Jakarta - Penataan pipa atau kabel bawah laut yang diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14 Tahun 2021 memiliki banyak keuntungan bagi negara, pelaku usaha dan juga masyarakat. Keuntungan ini diantaranya meliputi sisi ekonomi, kelestarian ekosistem laut, hingga kedaulatan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembuat kebijakan sudah mulai menyosialisaikan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 itu kemarin. Sosialisasi yang dihadiri Menko Marves Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini berlangsung secara luring dan daring. "Kepmen ini menjadi sangat penting. Kenapa?…
Lanjut Membaca
Kemenko Marves Paparkan Proyek Utama 2021 di Sektor Kelautan dan Perikanan

Kemenko Marves Paparkan Proyek Utama 2021 di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pewarta : Tim Redaksi | Editor : Nurul Ikhsan Maritimbisnis.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim melaksanakan konferensi pers virtual mengenai major project (proyek utama) 2021 yang berkaitan dengan sektor di bidang kelautan dan perikanan, Rabu (10/3/2021). Beberapa hal yang dibahas, yaitu pengaturan pipa dan kabel bawah laut, proyek besar lumbung ikan nasional di Provinsi Maluku dan Maluku Utara (M-LIN), produksi perikanan budidaya khususnya udang, kelanjutan program pemerintah untuk mencapai target swasembada garam industri, pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT), hingga kebijakan ekspor benih lobster. Melalui konferensi pers ini, Deputi Bidang…
Lanjut Membaca
Bahas Konektivitas Negara-Negara Asean, Indonesia Hadiri Pertemuan Asean MTWG Ke-40

Bahas Konektivitas Negara-Negara Asean, Indonesia Hadiri Pertemuan Asean MTWG Ke-40

Pewarta : Tim Redaksi | Editor : Irwan Adhi Husada Maritimbisnis.com, Jakarta - Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selalu berperan aktif dalam mewujudkan konektivitas dunia melalui sektor transportasi laut denga cara mengikuti forum-forum Internasional. Salah satunya adalah pertemuan ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG) ke-40 yang diselenggarakan sejak Selasa (9/3) hingga hari ini Rabu (10/3). Pertemuan AMTWG ke-40 ini diselenggarakan secara virtual, yang kedua kalinya setelah AMTWG ke-39 sebelumnya, dan diikuti oleh seluruh negara ASEAN, termasuk Indonesia dengan Pemerintah Thailand sebagai tuan rumah. Bertindak selaku Chairman adalah Mr. Somchai Sumanuskajonkul, Deputy Director General of Marine Department of…
Lanjut Membaca
Kemenhub Terbitkan Pas Kecil Berbasis Elektronik Bagi Kapal di Bawah 7 GT

Kemenhub Terbitkan Pas Kecil Berbasis Elektronik Bagi Kapal di Bawah 7 GT

Pewarta : Tim Redaksi | Editor : Irwan Adhi Husada Maritimbisnis.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan surat edaran mengenai penerbitan Pas Kecil berbasis elektronik (E-Pas Kecil) sebagai pengganti Pas Kecil untuk kapal-kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 7. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 32/PK/DK/2021 tertanggal 8 Maret 2021. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diperuntukan bagi kapal-kapal dengan tonase koror kurang dari GT 7, yang sebagian besar terdiri dari kapal-kapal tradisional dan kapal nelayan dengan jumlah yang banyak. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Hermanta menjelaskan E-Pas Kecil ini diterbitkan dalam…
Lanjut Membaca
KKP Siapkan Program Mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif

KKP Siapkan Program Mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Pewarta : Tim Redaksi | Editor : Irwan Adhi Husada Maritimbisnis.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). KKP mendorong penerapan keuangan inklusif dalam program-program kementerian agar masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan tiga program KKP pada Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) secara daring yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor KKP, Jakarta (8/3). Ketiga program…
Lanjut Membaca