Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Trenggono Dukung Tapanuli Tengah dan Sibolga Penggerak Industri Perikanan

Menteri Trenggono Dukung Tapanuli Tengah dan Sibolga Penggerak Industri Perikanan

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Heri Taufiq Maritimbisnis.com, Jakarta - Menteri Sakti Wahyu Trenggono menerima kedatangan jajaran pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga pada Senin (22/3/2021) di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta untuk mendiskusikan potensi dan peluang sektor kelautan dan perikanan kedua daerah tersebut. Sebagai wilayah yang didominasi oleh garis pantai, masyarakat Tapanuli Tengah dan Sibolga bergantung pada hasil sumber daya kelautan dan perikanan. “Selamat datang Bapak-bapak Pemda Tapanuli Tengah dan juga Sibolga, terima kasih sudah berkunjung di kantor KKP. Saya harap ada hal baik yang bisa kita diskusikan untuk kebaikan…
Lanjut Membaca
Kawal Produksi Udang di Kab. Buol, KKP Lakukan Pencegahan Penyakit

Kawal Produksi Udang di Kab. Buol, KKP Lakukan Pencegahan Penyakit

Pewarta : Rizky Suhartono | Editor : Heri Taufiq Maritimbisnis.com, Buol - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menargetkan peningkatan ekspor sebesar 250% komoditas udang vaname pada tahun 2024. Guna mencapai target tersebut, Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) bergerak cepat dengan melakukan pemantauan sebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), semisal  pada tambak intensif percontohan di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. "Diharapkan hasil pemantauan ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi yang tepat dalam manajemen kesehatan udang pada sistem budidaya intensif," kata Kepala Stasiun KIPM Palu, Khoirul Makmun, Selasa (23/3/2021). Makmun memastikan, jajaran BKIPM siap…
Lanjut Membaca
KKP Terbitkan Kepmen untuk Penataan Pipa dan Kabel Bawah Laut

KKP Terbitkan Kepmen untuk Penataan Pipa dan Kabel Bawah Laut

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufiq Maritimbisnis.com, Jakarta - Penataan pipa atau kabel bawah laut yang diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14 Tahun 2021 memiliki banyak keuntungan bagi negara, pelaku usaha dan juga masyarakat. Keuntungan ini diantaranya meliputi sisi ekonomi, kelestarian ekosistem laut, hingga kedaulatan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembuat kebijakan sudah mulai menyosialisaikan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 itu kemarin. Sosialisasi yang dihadiri Menko Marves Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini berlangsung secara luring dan daring. "Kepmen ini menjadi sangat penting. Kenapa?…
Lanjut Membaca
KKP Akan Berikan Izin Pengeboran Gas dan Minyak di Laut dengan Syarat

KKP Akan Berikan Izin Pengeboran Gas dan Minyak di Laut dengan Syarat

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufiq Maritimbisnis.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan syarat utama pemberian izin aktivitas pengeboran eksplorasi minyak dan gas di laut adalah pengeboran bertanggung jawab yang disertai recovery. Hal ini disampaikan ketika menjadi Keynote Speaker dalam webinar yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bertajuk "Pemanfaatan Anjungan Minyak dan Gas Lepas Pantai untuk Kepentingan Sektor Kelautan dan Perikanan" secara daring pada Selasa (23/3/2021). Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menargetkan pengeboran minyak dan gas di 600 titik di wilayah Indonesia pada…
Lanjut Membaca
KKP Siapkan Program Mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif

KKP Siapkan Program Mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Pewarta : Tim Redaksi | Editor : Irwan Adhi Husada Maritimbisnis.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). KKP mendorong penerapan keuangan inklusif dalam program-program kementerian agar masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan tiga program KKP pada Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) secara daring yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor KKP, Jakarta (8/3). Ketiga program…
Lanjut Membaca